a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
