a. bahwa kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelompok Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi; b. bahwa dengan ditetapkan kebijakan mengenai kebijakan energi nasional, penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi dan rencana umum energi nasional, kelompok kerja Dewan Energi Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini; www.peraturan.go.id 2021, No.1 -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
