Peraturan Ojk No 36 Pojk 02 2020 Tahun 2020

a. bahwa untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang berdampak pada sistem keuangan, perlu dilakukan upaya untuk melakukan kebijakan industri jasa keuangan;

b. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga; www.peraturan.go.id 2020, No.140 -2-

c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan belum mengatur mekanisme penundaan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;