a. bahwa ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan ketentuan mengenai tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
