Peraturan Kpk No 11 Tahun 2016

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pertimbangan Pegawai memiliki fungsi untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;