a. bahwa untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji, perlu mengatur mengenai mekanisme penentuan kerugian penempatan dan investasi dalam pengelolaan keuangan haji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Menentukan Kerugian Penempatan dan Investasi dalam Pengelolaan Keuangan Haji;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.