Peraturan Bphmigas No 10 Tahun 2015

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

b. bahwa Badan Pengatur telah melakukan evaluasi atas Permohonan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Ruas Transmisi Kalimantan Jawa Tahap 1 (Kepodang – Tambak Lorok) PT Kalimantan Jawa Gas berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor 00219.S-KU.00.01-KJG- 2015 tanggal 10 Juli 2015;

c. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite Badan Pengatur mengenai Besaran Tarif Pengangkutan Gas Bumi Ruas Transmisi Kalimantan Jawa Tahap 1 (Kepodang – Tambak Lorok) PT Kalimantan Jawa Gas pada hari Rabu, 12 Agustus 2015, sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 27 tanggal 12 Agustus 2015; www.peraturan.go.id 2015, No.1548 -2-

d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite Badan Pengatur mengenai Pemberlakuan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Ruas Transmisi Kalimantan Jawa Tahap 1 (Kepodang – Tambak Lorok) PT Kalimantan Jawa Gas pada hari Kamis, 8 Oktober 2015, sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Nomor 34 tanggal 8 Oktober 2015;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Kalimantan Jawa Tahap 1 (Kepodang – Tambak Lorok) di Provinsi Jawa Tengah;