a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; b. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada kinerja penyelenggara negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No.1497 -2-
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
