a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
b. bahwa penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan memiliki karakteristik khusus, sehingga diperlukan petunjuk teknis akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan atas penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika www.peraturan.go.id 2017, No.281 -2- tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.
