KM 260 TAHUN 2021

a. bahwa untuk memberikan pelayanan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, telah diatur penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI;