KM 207 TAHUN 2020

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, diatur bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan Menteri Perhubungan;

b. bahwa sesuai hasil evaluasi baik administrasi maupun teknis terhadap PT Rajawali Dwi Putra Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang melakukan kegiatan angkutan multimoda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan izin usaha kepada PT Rajawali Dwi Putra Indonesia Indonesia sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda dengan Keputusan Menteri Perhubungan;