KM 171 TAHUN 2022

a. bahwa penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;

b. bahwa pelaku usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, harus melaporkan kegiatan usahanya melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelaporan Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan;