KEPUTUSAN MENTERJ PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 140 TAHUN 2024 TENTANG PETA JABATAN DAN URAlAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LlNGKUNGAN UNJT PELAKSANA TEKNIS DTRB:KTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT MENTER! PERHUBUNGAN REPUBUK INOONESIA 11. Peraturan ... 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 6897); 3. Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6037), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraruran Pernerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemeriniah dengan Perjanjian Kerja [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 224, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. Pcraturan Presidcn Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana diubah dengan Peratura.n Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Peru bahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementeria.n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tenrang Kementerian Perhubungan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 7. Peraruran Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 629) sebagairnana Lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400); 8. Peraturan Menteri Perhubu.ngan Nornor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batarn (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360); 9. Peraturan Mentcri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2021 tentang Organisasi clan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2021Nomor976); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1601); -2- k. Kantor ... Peta jabatan dan uraian jenis kegialan jabatan di lingkungan Unit Pclaksana Teknis Direktorat Jendcral Pcrhubungan Laut sebagaimana dirnaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi: a. Kantor Kesyabbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.