Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Masuk Terminal Khusus PT Bhimasena Power Indonesia oleh PT Bhimasena Power Indonesia

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Pasal 18 ayat ( 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/ atau Instalasi di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2021, Badan Usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan alur- pelayaran yang menu.ju ke terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang dikelola oleh badan usaha;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2021, penyelenggaraan alur- pelayaran di laut oleh badan usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri yang mencakup penetapan alur-pelayaran di laut menu.ju ke terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri;

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, penyelenggaraan Alur-Pelayaran Masuk Terminal Khusus PT Bhimasena Power Indonesia telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Masuk Terminal Khusus PT Bhimasena Power Indonesia oleh PT Bhimasena Power Indonesia;