KP 319 TAHUN 2017

a. b. Mengingat 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan atas bagasi milik penumpang di bandar udara, perlu dibentuk Tim Pengawasan Penanganan Bagasi Penumpang di Bandar Udara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengawasan Penanganan Bagasi Penumpang di Bandar Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8); 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 5. Pefaturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017; 6. 7. 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN); Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan;