KP 243 TAHUN 2017

a. bahwa pada butir 19.59 dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) telah mengatur bahwa setiap penyedia jasa penerbangan harus melaporkan data kejadian dan informasi terkait keselamatan lainnya yang telah diperoleh dari sistem pelaporan sukarela (voluntary reporting system) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b. bahwa untuk memberikan informasi dan panduan bagi penyedia jasa penerbangan dalam melakukan pelaporan kejadian melalui sistem pelaporan sukarela (voluntary reporting system) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perlu disusun suatu pedoman teknis operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19-02 (Advisory Circular 19-02) Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System (VRS));