a. bahwa dalam Subbagian 121.153 (b) Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 {Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal {Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 telah diatur bahwa pemegang sertifikat operator pesawat udara (AGO) 121 harus menyediakan penerbang penguji, pengajar dan pengawas dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelatihan bagi personel pesawat udara; 2-
b. bahwa dalam Subbagian 135.153 (b) Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan - Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 telah mengatur bahwa pemegang sertifikat operator pesawat udara (AOC) 135 hams membuat program pelatihan untuk memastikan personel pesawat udara yang dimiliki mendapatkan pelatihan yang memadai;
c. bahwa perlu disusun petunjuk teknis sebagai panduan mengenai program penerbang penguji, pengajar dan pengawas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, bumf b dan humf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Bagian 8900 - 3.11 (Staff Instruction 8900 - 3.11) Program Penerbang Penguji, Pengajar Dan Pengawas (Check Pilot, Instructor And Supervisor Programs);
Dibaca otomatis dari naskahnya. Untuk keperluan resmi, rujuk naskah aslinya di bawah.