Dalam Negeri

1.169 peraturan · terbaru lebih dulu

• Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh
• Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2021Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan KABUPATEN/KOTA
• Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
• Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2021Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan
• Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
• Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2021Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
• Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2021Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
• Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
• Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaananggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2021
• Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2021Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjadaerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Danrancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
• Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2021Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
• Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
• Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2021Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas pada Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas Internasional, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian dalam Negeri
• Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
• Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Supiori dengan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua
• Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya Aceh
• Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2021Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
• Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2021Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau